Peran Industri Pariwisata dalam Upaya Pembangunan Perekonomian di Indonesia

 Potensi  alam  dan  budaya  yang  dimiliki  negara - negara  berkembang seperti Indonesia  dapat dijadikan   modal   pengembangan pariwisata   di   negara ini   sehingga   dapat dikembangkan  sebagai  aktivitas  perekonomian.  Sebagai  industri  jasa,  pariwisata berperan  penting  dalam  kebijakan  berkenaan  kesempatan  kerja  karena  alasan semakin    mendesaknya    tuntutan    kesempatan    kerja    tetap    seiring    dengan meningkatnya   wisata   dimasa   yang   akan   datang   (Spillane,   1994).   Dari   sisi permintaan    dampak    industri    pariwisata    menyusup ke berbagai    kegiatan perekonomian   dan   menyebar   secara   pesat   melalui   beragam   industri   terkait. Dampak  ekonomi  itu  mencakup  spektrum  kebijakan  yang  luas,  menyangkut kesempatan   berusaha,   kesempatan   kerja,   transportasi,   akomodasi,   prasarana, pengembangan   wilayah,   perpajakan,   perdagangan,   dan   lingkungan.   Industri pariwisata, secara khusus dikatakan sangat efektif dalam mendukung usaha kecil dan  penciptaan  kesempatan  kerja  untuk  kalangan  usia  muda  serta  menyebarkan peluang  kesempatan  kerja,  baik  dalam  ruang  lingkup  regional,  nasional,  maupun internasional (Yoeti, 2008).

Dengan  demikian,  industri  pariwisata  dapat  memainkan  peran  sebagai katalis  penting  bagi  pembangunan  wilayah.  Bagian  terbesar  dari  prasarana  yang dibutuhkan    industri    ini,    seperti    halnya    jalan,    bandara,    telekomunikasi, memberikan   sumbangan   langsung   bagi   pembangunan   perekonomian   pada umumnya,  dimana  industri  pariwisata  itu  dikembangkan.  Kedatangan  wisatawan mancanegara  atau  nusantara  merupakan  sumber  penerimaan  bagi  daerah  atau negara, baik dalam bentuk devisa atau penerimaan pajak dan retribusi lainnya, di samping  dapat  meningkatkan  kesempatan  kerja.  Dalam  kebijaksanaan  tahun 1980-an  dimana  industri  pariwisata  ditetapkan  sebagai  sektor  prioritas  dalam bidang   ekonomi   bagi   penerimaan   devisa   dan   pembukaan   lapangan   kerja, Indonesia    telah    mengambil    posisi    kebijakasanaan    strategis    mendahului kabanyakan  pesaing  Indonesia  di  forum  internasional.  Untuk  menggali  potensi industri pariwisata di Indonesia secara efektif untuk bersinergi secara menyeluruh di   tingkat   nasional,   mencakup   semua   pihak   terkait   dikembangkan   tanpa penundaan   lebih   lanjut,   meliputi   semua   sub-sektor   utama   dalam   industri pariwisata  seperti:  kalangan  pengembangan  kawasan  wisata,  industri  perhotelan, sistem transportasi wisata (terutama maskapai penerbangan), jasa biro perjalanan wisata, pemasaran dan promosi, dan pengembangan sumberdaya manusia (Yoeti, 2008).

Menurut  Prof.  Dr. Salah  Wahab  dalam  bukunya Tourism  Management (1976:12) dalam Ismayanti (2010) mengatakan:

“It is an important factor of economic development, as it motivates the development of several sectors on the national economy.”

Pariwisata merupakan faktor pentingdalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional (Yoeti, 2008), misalnya:

1. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan   sarana   demi   pengembangan   pariwisata,   sehingga   memungkinkan orang-orang  melakukan  aktivitas  ekonominya  dari  suatu  tempat  ke  tempat lainnya,  baik  dalam  satu  wilayah  negara  tertentu,  maupun  dalam  kawasan internasional sekali pun.
2. Meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata seperti misalnya: transportasi, akomodasi, yang akhirnya akan menciptakan permintaan baru seperti: trasportasi wisatawan dan perlengkapan hotel.
3. Meningkatkan  hasil  pertanian  dan  peternakan  untuk  kebutuhan  hotel  dan restoran,  seperti  sayur,  buah-buahan,  bunga,  telur,  daging,  dan  lainnya karena semakin banyaknya orang yang melakukan perjalanan wisata.
4. Meningkatkan  permintaan  terhadap souvenir,  kerajinan  tangan,  dan  lain-lain.
5.  Memperluas    barang-barang    lokal    untuk    lebih    dikenal    oleh    dunia internasional  termasuk  makanan  dan  minuman,  seperti:  Ukiran  Jepara, Patung Bali, Batik Pekalongan, atau Sate Madura.
6. Meningkatkan  perolehan  devisa  negara  sehingga  dapat  mengurangi  beban defisit neraca pembayaran.
7. Memberikan    kesempatan    kerja,    kesempatan    berusaha, peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional.
8. Mempercepat  perputaran  perekonomian  pada  negara  penerima  kunjungan wisatawan.
9. Dampak   pengganda   yang   ditimbulkan   dari   pengeluaran   wisatawan, sehingga  memberi  dampak  positif  bagi  pertumbuhan daerah  tujuan  wisatayang dikunjungi wisatawan.Dalam  negara  berkembang,  pendapatan  nasional  sering  digunakan  untuk  tolak ukur   keberhasilan   pembangunan   nasional   (Yoeti,   2008).   Dalam   ekonomi pariwisata, pendapatan nasional dari sektor pariwisata dapat digambarkan dengan

       Kebijakan dan Langkah-langkah Pengembangan Pariwisata Indonesia, Menurut Muljadi (2012:72-78) Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan Indonesia dan berdasarkan Rencana Repelita VII Pariwisata, diperlukan suatu strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus laksanakan secara terus menerus. Kebijakan ini ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

Menjadikan Pariwisata sebagai Penghasil Devisa Utama      

     Upaya memperkokoh perekonomian perlu peningkatan penerimaan devisa, di mana salah satu sektor potensialnya adalah sektor pariwisata. Untuk itu, kebijaksanaan yang ditempuh adalah:

1. Menggencarkan pemasaran dan promosi dengan memberikan peran yang lebih dominan bagi usaha pariwisata.
2. Meningkatkan kerja sama  dan koordinasi berbagai sektor terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam setiap kegiatan pemasaran dan promosi baik di dalam maupun luar negeri.
3. Mengharap lebih intensif pasar Asia Pasifik sehingga akan semakin meningkatkan pangsa pasar.
4. Menggarap sigmen pasar yang berpotensi pembelanjaan tinggi dengan didukung peningkatan mutu pelayanan dan diversifikasi produk.
5. Memberikan kemudahan wisatawan untuk mengadakan perjalanan.
6. Meningkatkan promosi terpadu dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral.
7. Meningkatkan citra pariwisata melalui keikutsertaan dalam event-event pariwisata internasional.
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan promosi melalui penyajian data dan informasi yang akurat.

Menjadikan Pariwisata Nusantara sebagai Pendorong Pembangunan

 Sebagai sektor pembangunan yang multidimensional, pengembangan pariwisata nusantara yang mempunyai potensi dampak pengganda yang relatif besar, sebagai pendorong pembangunan. Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui pemasyarakatan Sapta Pesona.
2. Mengembangkan promosi Dalam Negeri untuk menjadikan Nusantara sebagai daerah tujuan wisata bagi penduduk Indonesia.
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan nasional.
4. Penyebarlusakan informasi objek dan daya tarik wisata serta sarana pendukungnya kepada masyarakat.
5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk sigmen pasar wisnus (wisata remaja, lansia, dan penyandang cacat).

 Meningkatkan Ketangguhan Kepariwisataan Nasional

   Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan, maka produk wisata harus mampu meningkatkan ketangguhan di tengah-tengah persaingan yang cukup ketat. Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah:

1. Menyusun perencanaan pengembangan pariwisata nasional untuk dijabarkan ke tingkat daerah dengan memperhatikan pola dasar pengembangan daerah, rencana Tata Ruang Daerah dan standardinasi mutu produk.
2. Penyesuaian pembangunan daerah tujuan wisata dengan potensi masing-masing, serta mempertimbangkan sasaran pasar yang akan diraih dengan mempertimbangkan tahap perkembangannya.
3. Pengembangan produk wisata di luar Jawa dan Bali dengan pemantapan dan peningkatan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu, Kawasan Andalan Prioritas, dan kawasan tertentu lainnya dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan.
4. Pengembangan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus sebagai komponen utama untuk meningkatkan produk wisata yang berkualitas.
5. Pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata dan pengusahaan jasa pariwisata seperti Biro Jasa Wisata (BPW), Pramuwisata, dan usaha jasa lainnya serta sistem pendukungnya.
6. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata dan pengusahaan sarana pariwisata (akomodasi, kawasan pariwisata, wisata tirta, restoran, angkutan wisata, serta sistem pendukungnya).
7. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
8. Meningkatkan dan memperluas aksesibilitas guna mendukung pengembangan pariwisata. 
9. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kepariwisataan. 
10. Pengembangan sistem informsi pariwisata melalui penyediaan pusat data yang handal.
11. Meningkatkan kualitas produk pariwisata sebagai antisipasi terhadap meningkatnya tuntutan wisatawan.
12. Peningkatan penggunaan IPTEK guna mendukung optimalisasi pengembangan pariwisata.

 Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataan
         Sebagai penyelenggara kegiatan kepariwisataan, peranan sumber daya manusia sangat penting. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, maka kegiatan-kegiatan kepariwisataan dapat menghasilkan pelayanan yang profesional. Untuk itu perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

1.   Mengembangkan lembaga pendidikan dan latihanGuna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan secara profesional di bidang kepariwisataan, perlu dikembangkan model pendidikan dan latihan dengan memberikan fasilitas fisik dan non-fisik dan memanfaatkan iptek modern.
2.   Memperbanyak jumlah pemandu wisata dan penyedia profesionalPelayanan jasa kepariwisataan juga bertumpu pada profesionalnya pemandu wisata dan penyedia. Peningkatan kemampuan profesional ini mencakup penguasaan dalam memahami dan menggunakan bahasa sehingga perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan di bidang kepariwisataan.
3.   Mengembangkan kerja sama internasionalKerja sama dalam memberikan pendidikan dan latihan secara internasional, dapat dimulai dengan kerja sama antara negara-negara ASEAN. Hal ini dimaksudkan meningkatkan profesionalnya pemandu dan penyedia wisata, dengan cara merasakan secara langsung pemberian layanan kepariwisataan.

Peningkatan Kemitraan Masyarakat, Swasta, dan Media Massa

Keberhasilan Pembangunan Kepariwisataan Nasional merupakan hasil kerja dan instansi pemerintah pusat dan daerah serta instansi swasta, dengan dukungan masyarakat dan media massa. Oleh karena itu, guna mencapai sasaran Pembangunan Kepariwisataan Nasional, perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Peningkatan pembinaan media massaUpaya menyebarluaskan obyek dan daya tarik wisata perlu terus ditingkatkan dengan mengajak serta keterlibatan media massa dalam pemberitaan secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, penyampaian data dan informasi mengenai pembangunan kepariwisataan nasional perlu lebih ditingkatkan melalui berbagai forum dan kesempatan, dan dilakukan pembinaan terhadap wartawannya.
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatanPenyertaan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dapat ditempuh melalui pembinaan organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, seperti upacara-upacara adat setempat.
3. Peningkatan pembinaan unit ekonomi setempatPenyerataan lembaga-lembaga ekonomi daerah, seperti Koperasi Unit Usaha Cindramata, dan unit usaha lainnya sangat diperlukan untuk lebih memperbanyak akses ekonomi kepariwisataan. Penyerataan ini dilakukan secara bersama-sama dengan upaya pembinaan, agar penyelenggaraan kewirausahaan ini mengikuti selera pasar bagi wisatawan mancanegara dan nusantara.Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan pemahaman terhadap pembangunan kepariwisataan.

 Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektoral

    Pembangunan sektor pariwisata menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga keterpaduan pembangunan pariwisata memerlukan peningkatan kerja sama lintas sektoral, sehingga perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Memantapkan peraturan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kepariwisataan
2. Menanamkan pengertian yang sama tentang pentingnya sektor pariwisata kepada lembaga-lembaga terkait, baik di pusat maupun daerah.
3. Meningkatkan kerja sama antar lembaga dengan memfungsikan lembaga-lembaga koordinasi yang ada.
4. Meningkatkan keterpaduan pembinaan unit-unit usaha yang terkait dengan bidang kepariwisataan.
5. Pemantapan keterpaduan pengembangan daerah tujuan wisata yang didukung oleh pengembangan jaringan perhubungan.
6. Penyusunan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu serta pemantapan konsolidasi antar sektor terkait.